Menteri Marwan Luncurkan Pendamping Dana Desa pada 1 Oktober

By Yunus Andrew Lombo

on 16 Sep 2015 at 08:25 WIB

• Share
• Comment (0)

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Marwan Jafar memberikan kata sambutan saat Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Desa PDTT di Jakarta, Selasa (31/3/2015). (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar (Mendes PDTT) mengatakan, pihaknya akan segera mengumumkan pendamping dana desa sebagai fasilitator penerimaan dana desa.

Hal itu dimaksudkan sebagai pengawasan mengawal kepala daerah/desa menggunakan anggaran. Sekaligus memastikan penyerapan anggaran desa berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah hukum.

"Pada 1 Oktober nanti sudah selesai perekrutan itu. Dan 1 Oktober akan kita luncurkan seluruh fasilitator atau pendamping desa yang sudah kita rekrut. Jadi 1 Oktober kita launching," ujar Marwan Jafar saat Raker dengan Komisi V di DPR, Senayan, Jakarta pada Selasa malam 15 September 2015.

Marwan menjelaskan, penentuan pendamping desa sedikit terlambat. Sebab, Kementerian Keuangan baru menyetujui satuan biaya khusus pekan lalu.

"Itu agak terlambat memang karena ini menunggu SPK (Surat Perintah Kerja) Menteri Keuangan yang baru turun minggu lalu. Jadi kami belum bisa menentukan sepanjang Menkeu belum mentukan satuan biaya khususnya. Gajinya berapa, jumlahnya berapa. Ini dari Kemenkeu baru seminggu lalu di tetapkan," tandas Marwan.
Tugas Pendamping Desa
Pendamping desa memiliki tugas membantu penyusunan keuangan dana desa. Mereka diwajibkan membantu aparat desa untuk menyusun laporan keuangannya serta penggunaan dana desa tersebut.

Pendamping desa memiliki 4 tingkatan yang masing-masing ada di tingkat nasional dan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa.

Di tingkat nasional dan provinsi, pendamping desa disebut tenaga ahli pemberdayaan masyarakat. Tugas utamanya adalah memberikan bantuan teknis keahlian bidang manajemen, kajian, keuangan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas, kaderisasi, infrastruktur perdesaan, dan regulasi.

Sementara untuk tingkat kabupaten, disebut dengan pendamping teknis. Tugas utamanya yaitu mendampingi desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral.

Untuk di tingkat kecamatan, pendamping desa disebut dengan nama pendamping desa. Tugasnya mendampingi desa dalam menyelenggarakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Di tingkat desa, pendamping desa disebut kader pemberdayaan masyarakat desa (KPMD) yang tugasnya  menumbuhkembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong.

Semua pendamping desa bertanggung jawab langsung terhadap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (Yunus A. Lombo/BPMPD Kabupaten TTS)

Dana Desa di Nusa Tenggara Timur 2015

                        PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

      BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA

Jln. Rusa No. 4

Email : subbagianprogrambpmpddkabtts@yahoo.co.id

 

                                                                            

                                                                                                             

Dengan ini perkenankanlah kami melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Bidang Sosial Budaya yang dilaksanakan di Kabupaten Timor Tengah Selatan Prov. Nusa Tenggara Timur, sebagai berikut :

I.                    PENDAHULUAN

Pelaksanaan tugas dan fungsi ke PMD an  sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membawahi berbagai kegiatan yang secara teknis membantu Bupati melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Timor Tengah Selatan Provinsi Nusa Tenggara Timur diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor tengah Selatan Nomor : 13 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi  dan Tata Kerja Lembaga-lembaga  Teknis Daerah.  Salah satu tugas dan fungsi dari BPMPD yang diatur dalam Perda tersebut adalah pemberdayaan di Bidang Sosial Budaya. Pelaksanaan tugas di Bidang Sosial Budaya merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk bagaimana membina, mendorong dan memberdayakan masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam membina, melestarikan budaya dan adat istiadat, meningkatkan  swadaya gotong royong masyarakat, peningkatkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan dan pendidikan.

II.                  ISI LAPORAN

Peran dan Fungsi BPMPD dalam pemberdayaan masyarakat dalam Bidang Sosial budaya tersebut  sangat berarti dalam menunjang program pembangunan dan kemajuan masyarakat Timor Tengah Selatan. Sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan Kepala BPMPD, maka dapat kami laporkan  keiatan yang telah dilaksanakan sepanjang mT.A. 2011-2014  Bidang Sosial Budaya antara lain :

A.   Swadaya Gotong Royong Masyarakat

      Swadaya gotong royong masyarakat merupakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kegiatan yang dilakukan yaitu  : pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BB-GRM)  yang merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan mulai dari Tingkat Desa sampai Tingkat Nasional. Kegiatan  BB-GRM 11  disatukan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK  dan Hari Keluarga Nasional  .

-       Pencanangan kegiatan BB-GRM Tingkat Propinsi NTT, dilaksanakan mengikuti jadwal yang disampaikan BPMPD Prov. NTT.

-       Pencanangan kegiatan BB-GRM Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai SK Bupati tentang penetapan Lokasi Pembukaan dan Penutupan setiap Tahunnya.

-       Pencanangan untuk Tingkat Kecamatan dan Desa , dilaksanakan sesuai jadwal masing-masing;

-       Monitoring pelaksanaan BB-GRM Tingkat Kabupaten Timor Tengah Selatan yang meliputi : Bidang Lingkungan Hidup, Sosial Budaya, Kemasyarakatan dan Bidang Ekonomi, dilaksanakan selama 1 (satu).

.

B.    Pembinaan Tradisi Sosial Budaya yang meliputi :

1.    Fasilitasi Pemberdayaan dan Pembinaan Lembaga Adat Kelompok Forum Komunikasi Masyarakat Adat Atoin Meto. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu.  Sepanjang 2011 s/d 2014  sebagai berikut :

 

         FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT ADAT ATOIN METO YANG TELAH DIBENTUK

                                                                                      THN 2011 S/D 2014

NO	KECAMATAN	FORKOM MASY. ADAT ATOIN	THN DIBENTUK	JUMLAH
	2011
1.	NUNBENA	DESA  NUNBENA	2011	10
2.	MOLLO BARAT	DESA BES’ANA	2011
3.	NUNBENA	DESA TANEOTOB	2011
4.	KOKBAUN	DESA SAPNALA	2011
5.	BOKING	DESA BAUS	2011
6.	MOLLO UTARA	DESA AJAOBAKI	2011
7.	KUANFATU	DESA KELLE	2011
8.	POLEN	DESA BIJELI	2011
9.	KOLBANO	DESA PANA	2011
11.	AMANUBAN TENGAH	DESA TUMU	2011
	TOTAL	11
	2012
12.	MOLLO TENGAH	DESA NEKEMUNIFETO	2012	11 Fasilitasi Pembrdayaan Forumom Adat 5.000.000,-
13.	KI’E	DESA PILI	2012
14.	KOLBANO	DESA PENE SELATAN	2012
15.	TOIANAS	DESA TOIANAS	2012
16.	NUNKOLO	DESA SAHAN	2012
17.	MOLLO  BARAT	DESA  FATUKOKO	2012
18.	MOLLO  UTARA	DESA NEFOKOKO	2012
19.	NOEBEBA	DESA TEAS	2012
20.	AMANUBAN BARAT	DESA TUBUHUE	2012
21.	SANTIAN	DESA  POLI	2012
22.	MOLLO TENGAH	DESA OELBUBUK	2012
23.	FATUMNASI	NENAS	2012	20 ds. Stimulan pembinaan Rp.1.000.000,-
24.	MOLLO UTARA	DESA FATUKOTO	2012
25.	MOLLO TENGAH	DESA BINAUS	2012
26.	TOBU	DESA BONLEU	2012
27.	KIE	DESA FALAS	2012
28.	MOLLO UTARA	DESA BOSEN	2012
29.	TOIANAS	DESA SAMBET	2012
30.	AMANUBAN SELATAN	DESA NOEMUKE	2012
31.	AMANATUN UTARA	DESA SNOK	2012
32.	MOLLO UTARA	DESA LELOBATAN	2012
33.	MOLLO SELATAN	DESA BISENE	2012
34.	MOLLO UTARA	DESA NETPALA	2012
35.	MOLLO TENGAH	DESA OEL’EKAM	2012
36.	AMANATUN SELATAN	DESA KOKOI	2012
37.	OENINO	DESA NEKE	2012
38.	MOLLO UTARA	DESA SEBOT	2012
39.	AMANATUN UTARA	DESA TAUANAS	2012
40.	KOKBAUN	DESA KOLOTO	2012
41.	MOLLO UTARA	DESA HALME	2012
42.	KOLBANO	DESA KOLBANO	2012
		TOTAL	31 DESA
	2013
43.	NUNBENA	DESA NOEBESI	2013	10 Ds. Fasilitasi Pemberdayaan Rp.5.000.000
44.	POLEN	DESA USAPIMNASI	2013
45.	MOLLO UTARA	DESA EONBESI	2013
46.	FATUMNASI	DESA KUANOEL	2013
47.	NUNKOLO	DESA NUNKOLO	2013
48.	AMANATUN UTARA	DESA  NASI	2013

49.	AMANATUN SELATAN	DESA LANU	2013
50.	TOIANAS	DESA BOKONG	2013
51.	MOLLO BARAT	DESA OEUBAN	2013
52.	MOLLO UTARA	DESA  TO’MANAT	2013
53.	MOLLO SELATAN	KESETNANA	2013	8 Ds. Fasilitasi Pembinaan Rp.2.500.000
54.	KUANFATU	LASI	2013
55.	AMANATUN SELATAN	FATULUNU	2013
56.	NOEBANA	SUNI	2013
57.	BATUPUTIH	HANE	2013
58.	AMANUBAN TENGAH	SOPO	2013
59.	KI’E	FATU’ULAN	2013
60.	NOEBEBA	OEEKAM	2013
	TOTAL		18  DESA
	2014
61.	TOBU	DESA SAU’BALAN	2014	5 Ds. Fasilitasi Pemberdayaan Rp.5.000.000
62.	AMANUBAN TIMUR	DESA TLIU	2014
63.	MOLLO UTARA	DESA KOKFE’U	2014
64.	FATUKOPA	DESA KIKI	2014
65.	KI’E	DESA NAILEU	2014
66.	FAUTMOLO	DESA BILEON	2014	10 Ds. Fasilitasi Pembinaan Rp.500.000
67.	OENINO	DESA PENE UTARA	2014
68.	KOLBANO	DESA NOESIU	2014
69.	AMANATUN SELATAN	DESA SUNU	2014
70.	FATUKOPA	DESA NUNFUTU	2014
71.	NUNKOLO	DESA FAT	2014
72.	TOIANAS	DESA SKINU	2014
73	SANTIAN	DESA NEONTES	2014
74.	MOLLO TENGAH	PIKA	2014
75.	KUATNANA	O’OF	2014
	TOTAL		15 DESA
	TOTAL KESELURUHAN		75 DESA

2.    Pemberdayaan Pemuda Perdesaan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu : Bantuan  Fasilitasi Kegiatan ini bertujuan untuk : menurunkan angka pengangguran di desa, menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kriminalitas dan mengurangi angka kemiskinan di desa. Sesuai Juknis Kegiatan, maka jenis usaha yang dilaksanakan adalah pengadaan peralatan sesuai potensi dan ketrampilan yang dimiliki pemuda desa. Penggunaan dana tersebut dimuat dalam APBDes dan direncanakan dalam Proposal kegiatan pemuda desa masing-masing. Dana bantuan tersebut ditransfer ke Rekening Desa masing-masing. Sesuai SK Kelompok pemuda Perdesaan/kelurahan yang mendapat bantuan tersebut sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	DESA
1.	AMANUBAN BARAT	TUBUHUE
2.	BATUPUTIH	OEBOBO
3.	AMANUBAN SELATAN	BATNUN
4.	AMANUBAN TENGAH	TUMU
5.	AMANUBAN TIMUR	OE’EKAM

6.	FAUTMOLO	OELEON
7.	OENINO	OENINO
8.	POLEN	FATUMNUTU
9.	MOLLO SELATAN	OINLASI
10.	NUNKOLO	PUTUN
11.	AMANATUN SELATAN	TO’I
12.	KI’E	PILI
13.	MOLLO BARAT	BES’ANA
14.	MOLLO UTARA	AJAOBAKI
15.	TOBU	TUNE
16.	NUNBENA	LIL’ANA
17.	FATUMNASI	FATUMNASI
18.	KOT’OLIN	KOT’OLIN
19.	NOEBEBA	OEPLIKI
20.	AMANATUN UTARA	FOTILO
21.	KOKBAUN	LOTAS
22.	TOIANAS	TOIANAS
23.	BOKING	MEUSIN
24.	MOLLO TENGAH	OEL’EKAM
25.	KUATNANA	NAUKAE
26.	KOTA SOE	KARANG SIRI
27.	KUANFATU	BASMUTI
28.	KOLBANO	PENE  SELATAN
29.	KUALIN	TUAPAKAS
30.	NOEBANA	NOEBANA
31.	SANTIAN	POLI
32.	FATUKOPA	NUNFUTU

DESA-DESA PENERIMA BANTUAN STIMULAN FASILITASI PEMUDA T.A.  2013

NO	DESA/KEL.	KECAMATAN
1.	PUSU	AMANUBAN BARAT
	NULLE

2.	NUNLEU	AMANATUN SELATAN
	KOKOI
3.	BOKING	BOKING
4.	NAKFUNU	AMANUBAN TENGAH
	SOPO
5.	SAMBET	TOIANAS
	TUATAUM
6.	NAIP	NOEBEBA
	OEBAKI
7.	MIO	AMANUBAN SELATAN
	POLLO
8.	TUAFANU	KUALIN
9.	NASI	AMANATUN UTARA
10.	BENAHE	KOKBAUN
11.	BIJELI	POLEN
	LOLI
12.	HUETALAN	TOBU
	BONLEU
13.	NENAS	FATUMNASI
	NUAPIN
14.	TANEOTOB	NUNBENA
	NOEBESI
15.	SALBAIT	MOLLO BARAT
	OEUBAN
16.	BISENE	MOLLO SELATAN
	TUASENE
17.	BINAUS	MOLLO TENGAH
18.	BOSEN	MOLLO UTARA
	LELOBATAN
19.	KOLBANO	KOLBANO
	OFU
20.	BELLE	KI’E
	FALLAS
21.	NIFUKIU	AMANUBAN TIMUR
22.	KAENENO	FAUTMOLO
23.	OBIBI	KOT’OLIN
	FATUAT
24.	OLAIS	KUANFATU
	KAKAN
25.	BENLUTU	BATUPUTIH
	BOENTUKA
26.	MANUFUI	SANTIAN
27.	FATUKOPA	FATUKOPA
28.	MELLA	NOEBANA
29.	TETAF	KUATNANA
30.	NUNKOLO	NUNKOLO
	HOINENO
31.	NEKE	OENINO
32.	KELURAHAN SOE	KOTA SOE

 

 

                      DESA-DESA PENERIMA STIMULAN PEMBERDAYAAN            

PEMUDA T.A. 2014

NO	KECAMATAN	NO.	DESA/KEL.
1	2	3	4
1.	AMANUBAN BARAT	1.	TUBLOPO
		2.	NUSA
		3.	NIFUKANI
		4.	HAUMENBAKI
2.	AMANATUN SELATAN	5.	FATULUNU
		6.	ANIN
		7.	NIFULEO
		8.	KUALEU
		9.	FAE
		10.	NETUTNANA
		11.	OINLASI
3.	BOKING	12.	LEONMENI
		13.	SABUN
		14.	NANO
		15.	BAUS
4.	AMANUBAN TENGAH	16.	MAUNUM NIKI-NIKI
		17.	NOBI-NOBI
		18.	NOEBESA
5.	TOIANAS	19.	BOKONG
		20.	MILLI
		21.	SKINU
		22.	NOEOLIN
6.	NOEBEBA	23.	FATUTNANA
		24.	ENONABUASA
		25.	TEAS
		26.	OE’EKAM
7.	AMANUBAN SELATAN	27.	BENA
		28.	OEBELO
		29.	NOEMUKE
		30.	ENONETEN
		31.	LINAMNUTU
8.	KUALIN	32.	KUALIN
		33.	KIUFATU
		34.	TOINEKE
		35.	OEMAMAN
9.	AMANATUN UTARA	36.	SONO
		37.	FATUONI
		38.	TUMU
		39.	MUNA
10.	KOT’OLIN	40.	BINENOK
11.	KOKBAUN	41.	NITI
12.	POLEN	42.	PUNA
		43.	KONBAKI
		44.	MNESATBUBUK
13.	TOBU	45.	TOBU
		46.	BESTOBE
14.	FATUMNASI	47.	KUANOEL
15.	NUNBENA	48.	NUNBENA
		49.	FETOMONE
16.	MOLLO BARAT	50.	KOA
17.	MOLLO SELATAN	51.	KESETNANA
18.	MOLLO TENGAH	52.	OELBUBUK
		53.	PIKA
		54.	KUALEU

19.	MOLLO UTARA	55.	FATUKOTO
		56.	NEFOKOKO
		57.	NETPALA
		58.	TO’FEN
		59.	TO’MANAT
20.	KOLBANO	60.	BABUIN
		61.	HAUNOBENAK
		62.	PANA
		63.	OETUKE
		64.	NOESIU
		65.	NUNUNAMAT
		66.	OELEU
21.	KI’E	67.	NAPI
		68.	ENONAPI
		69.	OENAI
		70.	TESIAYOFANU
		71.	OINLASI
		72.	FATUKUSI
22.	AMANUBAN TIMUR	73.	BILA
		74.	MAULEUM
		75.	OELET
		76.	TELUK
23.	FAUTMOLO	77.	NUNU’KNITI
		78.	TUNIS
24.	KUANFATU	79.	KUSI
		80.	KUSI UTARA
		81.	LASI
		82.	OEHAN
		83.	NOEBEBA
		84.	OEBO
		85.	TAUPI
25.	BATUPUTIH	86.	HANE
		87.	OEHELA
		88.	TUAKOLE
		89.	TUPAN
26.	SANTIAN	90.	NENOTES
27.	FATUKOPA	91.	TAEBONE
		92.	NIFULINAH
28.	NOEBANA	93.	FATUMNASI
		94.	SUNI
		95.	NAIFATU
29.	KUATNANA	96.	SUPUL
		97.	O’OF
		98.	ENONENOTES
		99.	TUBMONAS
		100.	LAKAT
30.	NUNKOLO	101.	SAHAN
		102.	NENOAT
		103.	OP
31.	OENINO	104.	NOENONI
32.	KOTA SOE	105.	OEBESA
		106.	KOBEKAMUSA
		107.	KAMPUNG BARU
		108.	KOTA BARU
		109.	NONOHONIS
		110.	NUNUMEU

4.       Untuk memberikan pemahaman tentang tujuan program pemberdayaan pemuda tersebut telah dilakukan Sosialisasi program pemberdayaan pemuda perdesaan yang dilakukan di  Desa/Kelurahan calon penerima bantuan stimulan modal usaha untuk pengadaan peralatan kerja , sesuai Peraturan   Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

5.       Pembentukan Kelompok Kerja Operasiona Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) di Tingkat Kecamatan dan Kelompok Kerja (Pokja) dan Sekretariat Tetap (Setap) Pokja Posyandu Desa sekaligus Pembinaan Kelompok Kerja Posyandu Desa. Pembentukan kelembagaan Posyandu tersebut telah dimulai sejak Tahun 2010.Sepanjang Tahun 2010 s/d 2014 sebagai berikut :

                          DATA POKJANAL  DAN POKJA POSYANDU TAHUN 2010 S/D 2014

NO	POKJANAL	POKJA	TAHUN	SUMBER DANA/FASILITASI
1.	MOLLO SELATAN	BILOTO,OINLASI, NOINBILA	2010	PLAN
2.	MOLLO TENGAH	BINAUS, OELBUBUK	2010	PLAN
3.	KI’E	OENAY, PILI, NAPI	2010	PLAN
4.	AMANUBAN TIMUR	TELUK, OELET,NIFUKIU,MNELAANEN, OEEKAM,BILLA, SINI, TLIU	2010-2011	PLAN
5.	FATUKOPA	FATUKOPA,TAEBONE	2010-2011	PLAN
6.	AMANUBAN SELATAN	BENA,POLLO, LINAMNUTU, OEBELO (DESA SIAGA)	2010 -2011	AIPMNH/AUSAID
7.	AMANATUN SELATAN	ANIN, NETUTNANA (DESA SIAGA),NIFULEO, TOI	2011	PLAN (POKJANAL), AIPMNH (POKJA)
8.	BATUPUTIH		2011	APBD II
9.	MOLLO BARAT		2011	APBD II
10.	KOT’OLIN		2011	APBD II
11.	BOKING		2011	APBD II
12.	NUNBENA		2011	APBD II
13.	FATUMNASI		2011	APBD II
14.	NUNKOLO		2011	APBD II
15.	KOLBANO		2011	APBD II
16.	KUATNANA		2011	APBD II
17.	MOLLO UTARA	LELOBATAN, NEFOKOKO,AJAOBAKI	2011	AIPMNH/AUSAID
18.	AMANUBAN TENGAH	KELURAHAN NIKI-NIKI,NOEBESA,TUMU (DESA SIAGA)	2011	AIPMNH/AUSAID
19.	FAUTMOLO		2011/2012	PLAN/APBD II
20.	AMANUBAN BARAT	TUBUHUE, TETAF	2012	APBD II
21.	KUALIN		2012	APBD II
22.	OENINO		2012	APBD II
23.	TOIANAS		2012	APBD II
24.	KOKBAUN		2012	APBD II
25.	KUANFATU		2012	APBD II
26.	NUNKOLO		2012	APBD II
27.	KOTA SOE		2012	APBD II
28.	TOBU		2012	APBD II
29.	SANTIAN		2012	APBD II
30.	POLEN		2012	APBD II
31.	AMANATUN UTARA		2012	APBD II
32.	KI’E		2012	APBD II
	32 POKJANAL	34

2013

32 DESA

1.	OENINO	HOI	2013	APBD  II
2.	POLEN	KONBAKI	2013	APBD  II
3.	KUALIN	KUALIN	2013	APBD  II
4.	KUANFATU	KELLE	2013	APBD  II
5.	AMANATUN UTARA	MUNA	2013	APBD  II
6.	TOIANAS	TOIANAS	2013	APBD  II
7.	KOKBAUN	SAPNALA	2013	APBD  II
8.	NOEBANA	NOEBANA	2013	APBD  II
9.	SANTIAN	NAIFATU	2013	APBD  II
10.	TOBU	TOBU	2013	APBD  II
11.	FAUTMOLO	KAENENO	2013	APBD  II
12.	MOLLO TENGAH	KUALEU	2013	APBD  II
13.	BATUPUTIH	OEHELA	2013	APBD  II
14.	MOLLO SELATAN	BIKEKNENO	2013	APBD  II
15.	KOLBANO	NOESIU	2013	APBD  II
16.	KOT’OLIN	HOIBETI	2013	APBD  II
17.	AMANATUN SELATAN	LANU	2013	APBD  II
18.	KIE	PILI	2013	APBD  II
19.	NUNKOLO	NUNKOLO	2013	APBD  II
20.	BOKING	MEUSIN	2013	APBD  II
21.	AMANUBAN SELATAN	NOEMUKE	2013	APBD  II
22.	FATUKOPA	NUNFUTU	2013	APBD  II
23.	AMANUBAN TIMUR	MAULEUM	2013	APBD  II
24.	AMANUBAN BARAT	NIFUKANI	2013	APBD  II
25.	KUATNANA	OEUE	2013	APBD  II
26.	MOLLO UTARA	NETPALA	2013	APBD  II
27.	NUNBENA	FETOMONE	2013	APBD  II
28.	FATUMNASI	NUAPIN	2013	APBD  II
29.	MOLLO BARAT	BESANA	2013	APBD  II
30.	AMANUBAN TENGAH	MAUNUM NIKI-NIKI	2013	APBD  II
31.	NOEBEBA	FATUTNANA	2013	APBD  II
32.	KOTA SOE	TAUBNENO	2013	APBD  II
	JUMLAH	32 DESA
	2014	5 DESA

1.	BATUPUTIH	OEBOBO	2014	APBD  II
2.	AMANUBAN BARAT	NULLE	2014	APBD  II
3.	MOLLO UTARA	O,BESI	2014	APBD  II
4.	MOLLO UTARA	TO,MANAT	2014	APBD  II
5.	NOEBEBA	ENONABUASA	2014	APBD  II
	JUMLAH	5 DESA
	JUMLAH TOTAL	73 POKJA DESA

TOTAL                           :

APBD II  POKJANAL                                 : 32 KECAMATAN

POKJANAL  YG DIFASILITASI  PLAN   : 6 KECAMATAN

POKJANAL   YG DIFASILITASI AIPMNH            : 4 KECAMATAN

POKJA  YG DIFASILITASI PLAN                            : 20  DESA

POKJA  YANG DIFASILITASI  AIPMNH              : 12 DESA

POKJA APBD II                                                           :  39 DESA

6.       Pembinaan Tradisi budaya Natoni Adat bagi Kelompok Natoni sekaligus sebagai upaya pelestarian adat dan budaya di Kabupaten Timor Tengah Selatan seuai SK Bupati TTS.   

7.       Sebagai upaya untuk mendukung Program Pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam Bidang Kesehatan yang tertuang dalam program revolusi KIA bertuajuan untuk menurunkan AKI dan AKB khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka telah dilaksanakan penguatan kelembagaan Desa Siaga pada Tahun 2014  Pembentukan Desa Siaga ini dilaksanakan di 15 Desa/Kelurahan dalam wilayah 13 Kecamatan, yaitu :

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1.	AMANUBAN BARAT	TUBUHUE
		NIFUKANI
2.	KI’E	PILI
3.	MOLLO BARAT	BESANA
4.	MOLLO UTARA	EONBESI
		TO’MANAT
		NETPALA
5.	NUNBENA	FETOMONE
6.	AMANATUN SELATAN	OINLASI
9.	KOTA SOE	KARANGSIRI
10.	NOEBEBA	FATUTNANA
11.	TOBU	TUTEM
		HUETALAN
12.	AMANUBAN SELATAN	OEKIU
13.	NOEBEBA	OE’EKAM

8.       Kegiatan Lomba Posyandu. Merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Tingkat Propinsi sampai Tingkat Nasional. Pelaksanaan Lomba meliputi 4 kategori Posyandu yaitu : kategori Pratama, Madya, Purnama, dan Mandiri. Pelaksanaan Lomba untuk Tingkat Desa dan Kecamatan dilaksanakan sesuai jadwal masing-masing, yang dilaksanakan mulai bulan Mei s/d Juli.

9.  Kegiatan yang didukung  yang didukung Lembaga Internasional dalam rangka menurunkan AKI dan AKB di Kabupaten Timor Tengah Selatan sekaligus   mendukung Program Revolusi Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), difasilitasi oleh PLAN dan AUSAID (AIPMNH).

III.                 PERMASALAHAN

Kendala dan permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di atas antara lain :

1.       Kurangnya dana untuk monitoring, pembinaan dan   serta operasional   kelembagaan-kelembagaan yang telah terbentuk;

2.       Luasnya  wilayah dan topografi yang sulit dalam upaya pembinaan terhadap 712 Posyandu  dan kelembagaan adat  yang ada dalam Kabupaten Timor Tengah Selatan;

3.       Kurangnya sarana untuk melaksaanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi;  dan

4.       Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik Aparat maupun pengelola kelembagaan yang telah terbentu.

IV.                UPAYA PEMECAHAN

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, telah diuayakan agar semua kegiatan yang telah diamanatkan dalam Tugas dan Fungsi tetap terlaksana, antara lain:

 

1.         Dengan ketersediaan dana yang ada tetap diprioritaskan untuk penguatan kelembagaan khususnya pembentukan baik Pokja Posyandu dan Kelembagaan Adat;

2.         Upaya pembinaan terhadap 712 Posyandu yang tersebar di Kabupaten Timor Tengah Selatan  dilakukan secara berjenjang melalui Pokja dan Pokjanal Posyandu yang telah terbentuk;

3.         Optimalisasi sumber daya yang ada sehingga kegiatan  dapat terlaksana; dan

4.         Melalui laporan dan proposal yang telah disampaikan kepada Kementrian Dalam Negeri Cq. Direktorat Sosbud dan Kelembagaan pada DirJen PMD sebagai upaya untuk membantu mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas.

V.          PENUTUP                                                                                                                       

Demikian laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan khususnya dalam pembinaan dan pemberdayaan social budaya yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun 2011 s/d 2014 di Kabupaten Timor Tengah Selatan, kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan digunakan selanjutnya.                         Terima Kasih.

                                                                                                                       

                                                    Kepala Bidang Sosbud    BPMPD,                                               

                                                                                               

                                                                                                                                                  Lambertus Benu, SH

        Nip.19660719 198603 1 006