Bagaimana Nasib PNPM-MPd Tahun 2015?

Jumat, 5 Desember 2014 08:20 WITA

Net

POS KUPANG.COM, KUPANG -- Rapat Koordinasi (Rakor) pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd),  Desember 2014 merupakan yang terakhir,  karena belum ada kejelasan apakah pada tahun 2015 program tersebut dilanjutkan atau tidak. Namun  para fasilitator diharapkan tetap fokus untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa.
Demikian disampaikan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Provinsi NTT, Drs. Flori Mekeng pada penutupan Rakor PNPM-MPd di Swiss Berlin Kristal Hotel Kupang, Rabu (3/4/2014).
"Rakor Desember ini merupkan pertemuan kita yang terakhir. Kita belum tahu pasti apakah PNPM-MPd tahun 2015 dilanjutkan atau tidak. Sayonara PNPM-MPd, tapi mudah-mudahan kalau tahun depan masih ada dan kita pasti bertemu lagi," katanya.
Dikatakan Flori, informasi yang diterimanya dari Ditjend PMD Depdagri perihal kelanjutan PNPM-MPd pada tahun 2015 belum jelas,  karena sampai saat ini pemerintah masih membahasnya. Apalagi, kata dia, alokasi dana yang ada sudah dialihkan untuk pelaksanaan UU Desa.
"Kalau tidak ada alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) berarti kita hanya melakukan pendampingan untuk menyelesaikan sisa pekerjaan PNPM-MPd tahun 2014," paparnya.
Flori mengharapkan para fasilitor di lapangan harus tetap konsentrasi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sampai  tanggal 31 Desember 2014. Progres pelaksanaan PNPM-MPd pada posisi November untuk tingkat Provinsi NTT, lanjutnya,  yakni pencairan dana 94 persen dan penyerapan baru mencapai 81 persen.
"Saya hanya mau menegaskan sebuah optimisme dan harapan bahwa sampai 31 Desember 2014 dana BLM bisa cair dan mampu terserap sampai 100 persen. Saya percaya kita pasti bisa," ujarnya.
Rakor yang dihadiri  para Kepala BPMPD Kabupaten dan fasilitator Kabupaten se-NTT ini,  juga telah menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya merekomendasikan kepada para bupati agar menyediakan dana operasional dan BLM tahun 2015 dalam rangka pengembangan dan pengendalian dana bergulir di masing-masing kabupaten. Hal ini penting karena aset produktif yang bernilai ratusan miliar  harus tetap berjalan sehingga perlu  adanya pendampingan. Untuk mewujudkan hal itu akan difasilitasi melalui surat himbauan oleh Gubernur NTT.(gem)